Krisis Gaji Tinggi: Bos Tekstil Tercekik, Nasib Buruh Terancam

Mamasanews.com Hai semoga kamu selalu dikelilingi orang-orang baik. Di Artikel Ini saatnya berbagi wawasan mengenai Bisnis. Penjelasan Mendalam Tentang Bisnis Krisis Gaji Tinggi Bos Tekstil Tercekik Nasib Buruh Terancam Pelajari detailnya dengan membaca hingga akhir.

Pemerintah Diminta Komitmen Jaga PP 51/2023 dalam Pengupahan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, mendesak pemerintah untuk berkomitmen menjaga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 sebagai pedoman dalam menentukan rumusan upah minimum pada tahun 2025.

Dalam Pengupahan harapannya pemerintah bisa komit menjaga PP 51/2023 sebagai pedoman dalam menentukan rumusan upah minimum di 2025 supaya nggak terjadi ketika sudah tenggelam ini ditenggelamkan, kata Hariyadi.

Hariyadi menyatakan bahwa Apindo sangat memperhatikan masalah pengupahan karena beban tenaga kerja (labour insentif) telah mencapai lebih dari 18%. Hal ini menyulitkan perusahaan untuk mempertahankan operasionalnya.

Kenapa kami concern soal pengupahan karena labour insentif udah sampai 18% lebih, dari 18% kita sulit menjaga operasional perusahaan, ujar Hariyadi.

Jika pemerintah tidak dapat memenuhi harapan Apindo, Hariyadi berharap ketentuan perumusan upah minimum dalam PP 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan tetap dipertahankan.

Dampak PP 51/2023 pada Pengupahan

PP 51/2023 mengatur formula baru dalam menentukan upah minimum. Formula tersebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas.

Dengan formula baru ini, kenaikan upah minimum diharapkan lebih moderat dan tidak memberatkan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri.

Tanggapan Pemerintah

Pemerintah belum memberikan tanggapan resmi atas permintaan Apindo. Namun, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dalam menentukan kebijakan pengupahan.

Ida juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Kesimpulan

Permintaan Apindo agar pemerintah berkomitmen menjaga PP 51/2023 dalam pengupahan merupakan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing industri. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari dunia usaha dan mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan semua pihak.

Tanggal: 28 Februari 2023

Gambar:

Tabel:

| Tahun | Kenaikan Upah Minimum ||---|---|| 2022 | 1,09% || 2023 | 5,6% || 2024 | (Belum ditentukan) || 2025 | (Belum ditentukan) |

Sekian uraian detail mengenai krisis gaji tinggi bos tekstil tercekik nasib buruh terancam yang saya paparkan melalui bisnis Silakan jelajahi sumber lain untuk memperdalam pemahaman Anda tetap fokus pada impian dan jaga kesehatan jantung. bagikan kepada teman-temanmu. terima kasih banyak.